Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membentuk 29 Desa Antikorupsi. Desa Anti Korupsi ini tersebar di 29 kabupaten/kota. Atas pembentukan 29 desa tersebut, Ganjar diapresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan menjadikan Jawa Tengah (Jateng) sebagai provinsi percontohan.
Ganjar dinilai sebagai kepala daerah yang punya respons cepat dalam mengimplementasikan program KPK. Bahkan, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang meraih predikat terbaik Desa Antikorupsi tingkat nasional.
Diketahui saat ini ada 29 Desa Antikorupsi di Jateng, yaitu Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyu Urip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani.
Kemudian Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru dan Tanurejo.
"Saya terima kasih kades-kades sekarang juga menyambut dengan baik. Sebanyak 29 yang sudah kita kick off, sudah kita nilai beberapa," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Selasa, (13/06/2023).
Hal ini Ganjar sampaikan dalam acara Kick Off Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jateng hari ini.
Lebih lanjut,desa-desa tersebut pun berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya dengan menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta penyesuaian digitalisasi.
Ganjar pun menuturkan upaya yang kini dilakukan adalah sebagai bentuk inisiasi lebih dini, guna mendukung program Desa Antikorupsi KPK di tahun 2023 mendatang.
"Sebenarnya, kita mencoba menginisiasi lebih dini itu saja. Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023 dan KPK kemarin sudah menstimulasi adanya 10 Desa Antikorupsi dan kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa," jelasnya.
Ke depan. Kata Ganjar, Desa Antikorupsi yang telah dibentuk bisa menjadi percontohan bagi desa yang lain.
"Kita kick off di Banjarnegara dengan satu harapan kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia kita sudah punya contoh yang real. Dan, nanti tahun depan sudah ada contoh yang lebih konkret sehingga 7809 desa kita dorong untuk melakukan dengan kesadaran sendiri," tegasnya.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengatakan Ganjar Pranowo punya respons cepat terhadap program Desa Antikorupsi.
"Saya mengapresiasi karena 'lho program tahun 2023' ternyata 2022 sudah mulai, ya bagus. Ini menjadi trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga," kata Wawan.
Ia mengakui, semua Gubernur menyampaikan keinginannya dalam mendukung program tersebut. Namun, Ganjar salah satu yang mengimplementasikannya.
"Beberapa Gubernur menyampaikan, boleh nggak kita langsung (mulai) saja. Di Jateng sendiri menjadi contoh, makanya saya kasih apresiasi. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Antikorupsi," tandasnya.
